Pemerintah target buka 200 juta rekening baru untuk bansos, padahal data LPS menyebut warga usia produktif yang belum punya rekening tinggal 15,3 juta orang. Selisih 184,7 juta berpotensi jadi rekening ganda dan rekening pasif.
Kolaborasinews – Jakarta
Rencana pemerintah membuka 200 juta rekening bank baru secara massal dipertanyakan efektivitasnya. Pasalnya, Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) justru menunjukkan jumlah warga yang belum memiliki rekening jauh lebih kecil dari target tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyebutkan, hingga 2025 masih ada 49,7 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening, dan 15,3 juta di antaranya merupakan kelompok usia produktif.
Jumlah itu terus menyusut. “Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank,” kata Anggito sebagaimana dilansir dari kontan.co.id.
Menurut data yang dipantau LPS, jumlah penduduk yang belum memiliki rekening kini hanya tinggal sekitar 15 juta orang dan angka tersebut terus berkurang sekitar 2 juta orang setiap tahun.
Pernyataan itu senada dengan catatan lain LPS: “Jumlah penduduk yang tidak punya rekening semakin kecil sekarang. Kan setiap tahun saya monitor turun sekitar 2 jutaan. Sekarang tinggal 15 juta,” ucap Anggito.
Bahkan target resmi LPS sendiri jauh lebih moderat. “Target kami akan menurunkan ke sekitar 13 juta jiwa penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening pada tahun 2026,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK. LPS menargetkan dua juta orang yang belum mempunyai rekening dapat masuk ke dalam ekosistem perbankan setiap tahunnya.
Artinya, target pemerintah 200 juta rekening setara 13 kali lipat dari total warga produktif yang belum banked, dan 100 kali lipat dari target tahunan LPS.
Dari Mana Angka 200 Juta?
Yang jadi pertanyaanm ketika Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk program ini, termasuk saldo awal gratis Rp 50.000 per rekening. Jika dikalikan 200 juta rekening, saldo awal saja sudah menyedot Rp 10 triliun.
Program ini akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Skemanya, data kependudukan dari Ditjen Dukcapil akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia (BI). Setiap warga yang membuat KTP akan langsung dibukakan rekening.
Total penduduk Indonesia saat ini sekitar 290 juta orang. Di sisi lain, jumlah rekening bank dengan saldo hingga Rp 100 juta sudah mencapai 693,97 juta rekening per Juli 2026. Data BPS juga menunjukkan kelompok usia 15-19 tahun sekitar 22,07 juta orang dan usia 20-24 tahun sekitar 22,1 juta orang.
Dengan profil tersebut, potensi duplikasi rekening sangat besar.
Terakit hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui hal itu. Pemerintah masih berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menentukan penerima, termasuk yang sudah punya rekening di BRI atau BSI. “Yang punya multiple account juga kita lihat. Mereka tetap dapat juga,” kata Airlangga, Rabu (9/9/2026).
Bukan Soal Jumlah Rekening
Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai pembukaan rekening bukan faktor utama penentu ketepatan sasaran bansos. Efektivitas lebih bergantung pada kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pembaruan data sosial-ekonomi, dan integrasi antar-lembaga.
Tanpa itu, menurutnya, kebijakan berisiko hanya berorientasi administratif: mengejar target pembukaan rekening. Sementara persoalan salah sasaran, duplikasi data, fraud, exclusion error, dan biaya fiskal saldo awal tidak terjawab.
Dari sisi perbankan, tambah Rizal lagi, penambahan 200 juta rekening belum otomatis meningkatkan dana pihak ketiga (DPK). Dampak terhadap likuiditas dan inklusi baru terasa jika rekening aktif dipakai untuk menerima pendapatan atau bansos, menabung, dan bertransaksi. Indikatornya: tingkat keaktifan rekening, saldo rata-rata, volume transaksi, dan manfaat ekonomi.
Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan mengingatkan risiko rekening pasif jika rekening hanya dipakai untuk menampung saldo awal Rp 50.000 atau bansos satu kali.
Potensi kenaikan DPK juga harus diadu dengan biaya pemeliharaan rekening, KYC, sistem IT, keamanan, dan pemantauan transaksi yang ditanggung BRI dan BSI.
Di sisi lain, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menilai program ini bisa memperkuat ekosistem keuangan syariah. BSI menyiapkan BSI Tabungan dan BSI Tabungan Easy iB tanpa biaya administrasi, dengan dukungan 1.130 cabang dan kanal digital.
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang menyebut BRI akan mengoptimalkan jaringan kantor, agen BRILink, dan kanal digital untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Jika mengacu data LPS, pekerjaan rumah inklusi keuangan bukan lagi membuka ratusan juta rekening baru, melainkan memastikan 15,3 juta warga produktif yang tersisa itu benar-benar masuk, aktif, dan bertahan di dalam sistem keuangan formal.
Purbaya : Anggaran Mepet, Bisa Dilaksanakan Tahun Depan
Terkait ketersediaan dana Pemerintah untuk mendukung Program Rekening baru tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah dapat menggunakan dana cadangan APBN untuk mendukung program pembukaan 200 juta rekening untuk masyarakat Indonesia.
Namun, Purbaya memproyeksikan, program pembukaan rekening tersebut kemungkinan baru mulai dilaksanakan tahun depan. Pasalnya, waktu untuk merealisasikan program melalui anggaran tahun ini sudah cukup mepet.
“Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, harusnya sih mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan,” ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Kamis (10/9/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki dana cadangan yang dapat digunakan untuk membiayai program tersebut. Namun, ia menilai kebutuhan anggarannya kemungkinan tidak mencapai Rp 11 triliun seperti angka yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai Rp 11 triliun, kan enggak sampai 200 juta rekening,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, pemerintah masih menghitung jumlah masyarakat yang benar-benar membutuhkan rekening baru. Masyarakat yang sudah memiliki rekening di bank yang ditunjuk kemungkinan tidak perlu kembali dibuatkan rekening. “Kalau yang sudah atau yang existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya dua rekening? Nanti saya tunggu detailnya dari mereka,” kata Purbaya.
Selain persoalan anggaran, Purbaya menyebutkan bahwa program tersebut membutuhkan persiapan untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perbankan dan Bank Indonesia (BI). “Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan, data BI segala macam. Itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua. Nggak langsung besok siap,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran sekitar Rp 11 triliun yang sebelumnya disampaikan Airlangga belum merupakan angka final. Menurut Purbaya, angka tersebut masih berupa hitungan kasar. “Waktu rapat di Istana itu, waktu sama Pak Presiden, nggak keluar angka segitu. Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa,” ungkapnya.(*)
Komentar